1. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
dan HO (Surat Izin Gangguan).
SITU
adalah pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak
menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu yang
dikeluarkan oleh Pemda setempat (Kotamadya / Kabupaten). Sedangkan Surat Izin
Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan
di likasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan
lingkunagan. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO/Hinder
Ordonantie) harus diperpanjang atau dadaftar setiap lima tahun sekali. Untuk
mengurus SITU memerlukan beberapa dokumen – dokumen diantaranya adalah :
a. Fotocopy KTP pemohon.
b. Foto pemohon 3×4 sebanyak 2
lembar.
c. Data lengkap pemohon yang
sudah ditandatangani.
d. Fotocopy SPPT PBB tahun
terakhir.
e. Fotocopy Akta Tanah.
f. Fotocopy IMB (Untuk
perusahaan besar dilampirkan peta situasi).
g. Fotocopy Akta Pendirian
bagi perusahaan dan badan hokum.
h. Surat Keterangan Tidak
Sengketa dari Kepala Desa atau Kelurahan dan Camat setempat.
i. Surat Pernyataan Tidak
Keberatan dari tetangga (izin tetangga) yang diketahui Kepala Desa atau
Kelurahan dan Camat setempat.
j. Berita Acara Pemeriksaan
lokasi oleh Tim Periksa Tingkat Kabupaten bagi perusahaan yang tingkat
gangguannya sangat besar atau tinggi
2. Akta Pendirian Usaha
Dalam
badan usaha yang berbadan hukum berbentuk firma, persekutuan komanditer/CV
maupun perseroan terbatas (PT) anda perlu membuat kesepakatan tersebut
dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat dihadapan notaris. Yang
dimaksud dengan “membuat akta” di sini adalah hadir di hadapan para penghadap
(subjek perjanjian), membacakan dan menanda-tangani akta tersebut. Pembuatan
akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah negara
Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan pesetujuan dari Menteri
Kemenkumham. Akta Pendirian Usaha berisi profil perusahaan yang dibuat pendiri
usaha dengan notaris dan disertai saksi-saksi yang didaftarkan ke Pengadilan
Negeri setempat.
Dalam
Akta Pendirian tercantum :
a. Tanggal pendirian
perusahaan
b. Bentuk dan nama perusahaan
c. Nama para pendiri
d. Alamat tempat usaha
e. Tujuan pendirian usaha
f. Besar modal usaha
g. Kepengurusan dan
tanggungjawab anggota pendiri usaha
h. Tahun buku, dll.
Akta
pendirian tersebut dibubuhi materai, kemudian ditandatangani pendiri
perusahaan, saksi dan notaris. Oleh notaris, akta pendirian tersebut
didaftarkan ke pengadilan negeri setempat.
Tujuan
Akta Pendirian Usaha dibuat :
a. Menghindari terjadinya perselisihan
dikemudian hari mengenai pembagian keuntungan proporsi kerugian.
b. Memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan
agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perselisihan ketika
saham akan dijual kembali ke mitra anda atau kepada orang lain serta proses
penilaian pembelian saham.
3. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
SIUP
merupakan surat yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha dimana surat ini
dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau wilayah domisili
perusahaan tersebut. Surat ini berlaku selama perusahaan tersebut masih terus
berjalan. SIUP dibedakan menjadi 3 golongan bedasarkan modal dan kekayaan
perusahaan tersebut, yaitu :
a. SIUP Besar, untuk perusahaan dengan modal
dan kekayaan diatas Rp 10.000.000.000,-.
b. SIUP
Sedang, untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan diatas Rp
500.000.000,- (antara Rp 500.000.000,- sampai Rp 10.000.000.000,-).
c. SIUP Kecil, untuk
perusahaan dengan modal dan kekayaan sampai Rp 200.000.000,- (antara
Rp 200.000.000,- sampai Rp 500.000.000,-).
Perusahaan
yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
a. Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam
menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat.
b. Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
Tidak
berbentuk badan hukum atau persekutuan, dan Diurus, dijalankan atau dikelola
sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat
terdekat.
Pedagang
keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
NPWP
merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda pengenal diri
atau identitas dari Wajib Pajak pada administrasi perpajakan yang diberikan
oleh kantor pelayanan pajak sesuai dengan domisili Wajib Pajak. Fungsi NPWP
sendiri adalah sebagai tanda pengenal atau identitas diri bagi Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Untuk mengurus NPWP dibutuhkan
dokumen – dokumen sebagai berikut :
Bagi
Wajib Pajak orang pribadi usahawan :
a. Fotocopy KTP untuk WNI.
b. Fotocopy Passport dan Surat Keterangan
Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi
WNA.
c. Surat Keterangan Tempat
Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah
atau Kepala Desa.
Bagi
Wajib Pajak badan usaha :
a. Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan
terakhir / Surat Keterangan dari kantor pusat bagi BUT.
b. Fotocopy KTP dari pengurus aktif (jika WNI).
c. Fotocopy Passport dan Surat
Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau
Kepala Desa dari pengurus aktif (jika WNA).
d. Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha dari
instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
5. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Permohonan
pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan
dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau
kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah
terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan/badan
usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan dalam
pengurusan TDP adalah :
Untuk
PT (Perseroan Terbatas), CV (Persekutuan Komanditer), Fa (Firma) dan Koperasi :
a. Formulir diisi lengkap
b. Fotocopy akta pendirian perusahaan
c. Fotocopy pengesahan akta
dari Pengadilan Negeri setempat (PT tidak perlu)
d. Asli dan fotocopy pengesahan akta pendirian
(CV, Firma dan Koperasi tidak perlu)
e. Fotocopy Surat Keterangan Domisili
Perusahaan
f. Fotocopy SITU
g. Fotocopy NPWP
h. Fotocopy SIUP
i. Fotocopy KTP
j. Fotocopy Akta Pendirian dan
Pengesahan
k. Fotocopy KTP penanggung
jawab Koperasi
l. Bukti setor biaya
administrasi
m. Fotocopy Passport jika pemilik WNA
Untuk
PO (Perusahaan Perorangan) :
a. Formulir diisi lengkap
b. Fotocopy Surat Keterangan Domisili
Perusahaan
c. Fotocopy SIUP
d. Fotocopy KTP penanggung jawab
e. Fotocopy NPWP
f. Fotocopy SITU
6. AMDAL (Analisis Mengenai DAmpak Lingkungan)
AMDAL
merupakan hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan
usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses
pengambilan keputusan mengenai penyelengaraan kegiatan usaha di Indonesia.
Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL diantaranya adalah :
a. Fotocopy NPWP.
b. Fotocopy TDP.
c. Fotocopy KTP wirausahawan /
pemilik perusahaan.
d. Fotocopy Akta pendirian perusahaan.
e. Fotocopy SITU.
f. Denah lokasi perusahaan
yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Izin
Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan
sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu
sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus
kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan
bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1
Perda 7 Tahun 2009.
IMB
akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang
telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi
bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk
kepentingan bersama.
8. NRB (Nomor Rekening Bank)
NRB
adalah nomor rekening dalam buku bank yang diberikan oleh bank untuk
kepentingan segala transaksi keuangan usaha melalui bank. Berikut ini adalah
dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan NRB diantaranya adalah :
a. Datang ke bank untuk mendaftarkan diri
membawa fotocopy KTP
b. Mengisi formulir nasabah
c. Untuk perusahaan atas nama
dua orang (bendahara dan management)
d. Mendapat nomor rekening (buku tabungan) yang
siap digunakan.
9. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
Surat
Keterangan Domisili Usaha (SKDU) merupakan salah satu kelengkapan izin usaha
yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan ataupun kantor kecamatan dimana usaha
tersebut didirikan. Surat Keterangan Domisili Usaha ini biasanya dibuat untuk
mengurus berbagai dokumen lainnya terkait dengan pendirian sebuah badan usaha,
seperti SIUP, TDP, NPWP, dan lain-lain. Biasanya hanya diperlukan waktu satu
hari untuk mengurus surat keterangan ini jika persyaratannya sudah lengkap.
Persyaratan
administratif untuk pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) untuk UKM
tidak jauh berbeda dengan pembuatan SKDP pada umumnya, yaitu dokumen-dokumen
seperti berikut:
Kartu
Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pendiri Badan Usaha UKM (asli dan fotokopi)
Kartu
Keluarga (KK) pemilik/pendiri UKM (asli dan fotokopi)
Akta
Pendirian UKM dari Notaris (fotokopi)
Surat
Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga (ditanda tangani minimal 4 orang warga
yang bertetangga dengan tempat usaha Anda, dilampiri fotokopi KTP
masing-masing)
Surat
Perjanjian Sewa-Menyewa tempat usaha bermaterai (fotokopi), jika Anda menyewa
tempat usaha Anda
Surat
bukti kepemilikan tanah tempat usaha seperti Surat Tanah/Akta Jual Beli/Girik
jika tempat usaha Anda milik Anda sendiri
Surat
Kuasa jika pengurusan dikuasakan ke orang lain.
Dokumen
lain yang sekiranya diperlukan, bisa ditanyakan ke Kantor Kelurahan tempat
usaha kecil dan menengah Anda beroperasi.
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar